Manado, TARGETBERITA.ID – Penyidikan dugaan penipuan dan penggelapan bernilai Rp10 miliar memasuki babak baru. Polda Sulawesi Utara (Sulut) menetapkan mantan Wakil Wali Kota Kotamobagu periode 2018–2023, Nayodo Koerniawan (NK), sebagai tersangka dalam perkara yang diduga berkaitan dengan pinjaman dana politik menjelang Pilwako Kotamobagu 2024.
Penetapan tersebut dikonfirmasi Kasubdit I Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Sulut, Kompol Laurens Haselo, di Mapolda Sulut, Manado, Jumat (9/10/2026). Menurut Laurens, keputusan itu diambil setelah penyidik menggelar perkara pada 5 Oktober 2026.
“Selanjutnya, kami akan melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan,” ujar Laurens.
Dugaan Pinjaman untuk Kepentingan Pilkada
Perkara ini bermula dari dugaan permintaan pinjaman uang sebesar Rp10 miliar yang disebut berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan proses pemilihan kepala daerah pada 2024. Dalam keterangan kepolisian, pinjaman tersebut disebut menggunakan sertifikat sebagai jaminan.
Namun, penyidik masih mendalami rangkaian transaksi, dasar pemberian pinjaman, serta dugaan perbuatan yang menjadi dasar laporan. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan belum dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah.
Penyidik Dalami Kemungkinan Keterlibatan Pihak Lain
Polda Sulut juga membuka kemungkinan pendalaman terhadap pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut, termasuk pihak yang disebut sebagai anggota DPR. Meski demikian, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai identitas maupun bentuk dugaan keterlibatan pihak-pihak tersebut.
“Proses tetap berjalan, kami melakukannya sesuai prosedur. Untuk perkembangannya, kita tunggu saja karena masih dalam proses penyidikan,” tegas Laurens.
Laporan Teregister Sejak Mei 2026
Sebelumnya, laporan terhadap Nayodo berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang sebagaimana dirujuk dalam Pasal 492 dan/atau penggelapan sebagaimana dirujuk dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTPL) Nomor STTPL/B/265/V/2026/SPKT/Polda Sulawesi Utara tertanggal 2 Mei 2026.
Dengan penetapan tersangka tersebut, penyidik selanjutnya akan melanjutkan pemeriksaan untuk memperjelas konstruksi perkara, termasuk dugaan perbuatan, aliran dana, penggunaan jaminan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Perkembangan kasus ini kini menunggu langkah lanjutan penyidik Polda Sulut, termasuk pemanggilan terhadap tersangka dan pendalaman alat bukti untuk menentukan proses hukum berikutnya.
Tinggalkan Balasan